Perilaku politik

Perilaku politik atau (Inggris:Politic Behaviour)adalah perilaku yang dilakukan oleh insan/individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik.Seorang individu/kelompok diwajibkan oleh negara untuk melakukan hak dan kewajibannya guna melakukan perilaku politik adapun yang dimaksud dengan perilaku politik contohnya adalah:

Melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat / pemimpin
Mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti suatu partai politik atau parpol , mengikuti ormas atau organisasi masyarakat atau lsm lembaga swadaya masyarakat
Ikut serta dalam pesta politik
Ikut mengkritik atau menurunkan para pelaku politik yang berotoritas
Berhak untuk menjadi pimpinan politik
Berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik guna melakukan perilaku politik yang telah disusun secara baik oleh undang-undang dasar dan perundangan hukum yang berlaku

Lembaga politik

Secara awam berarti suatu organisasi, tetapi lembaga bisa juga merupakan suatu kebiasaan atau perilaku yang terpola. Perkawinan adalah lembaga sosial, baik yang diakui oleh negara lewat KUA atau Catatan Sipil di Indonesia maupun yang diakui oleh masyarakat saja tanpa pengakuan negara. Dalam konteks ini suatu organisasi juga adalah suatu perilaku yang terpola dengan memberikan jabatan pada orang-orang tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu demi pencapaian tujuan bersama, organisasi bisa formal maupun informal. Lembaga politik adalah perilaku politik yang terpola dalam bidang politik.

Pemilihan pejabat, yakni proses penentuan siapa yang akan menduduki jabatan tertentu dan kemudian menjalankan fungsi tertentu (sering sebagai pemimpin dalam suatu bidang/masyarakat tertentu) adalah lembaga demokrasi. Bukan lembaga pemilihan umumnya (atau sekarang KPU-nya) melainkan seluruh perilaku yang terpola dalam kita mencari dan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin ataupun wakil kita untuk duduk di parlemen.

Persoalan utama dalam negara yang tengah melalui proses transisi menuju demokrasi seperti indonesia saat ini adalah pelembagaan demokrasi. Yaitu bagaimana menjadikan perilaku pengambilan keputusan untuk dan atas nama orang banyak bisa berjalan sesuai dengan norma-norma demokrasi, umumnya yang harus diatasi adalah merobah lembaga feodalistik (perilaku yang terpola secara feodal, bahwa ada kedudukan pasti bagi orang-orang berdasarkan kelahiran atau profesi sebagai bangsawan politik dan yang lain sebagai rakyat biasa) menjadi lembaga yang terbuka dan mencerminkan keinginan orang banyak untuk mendapatkan kesejahteraan.

Untuk melembagakan demokrasi diperlukan hukum dan perundang-undangan dan perangkat struktural yang akan terus mendorong terpolanya perilaku demokratis sampai bisa menjadi pandangan hidup. Karena diyakini bahwa dengan demikian kesejahteraan yang sesungguhnya baru bisa dicapai, saat tiap individu terlindungi hak-haknya bahkan dibantu oleh negara untuk bisa teraktualisasikan, saat tiap individu berhubungan dengan individu lain sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku.

Ilmu politik

Teori politik merupakan kajian mengenai konsep penentuan tujuan politik, bagaimana mencapai tujuan tersebut serta segala konsekuensinya. Bahasan dalam Teori Politik antara lain adalah filsafat politik, konsep tentang sistem politik, negara, masyarakat, kedaulatan, kekuasaan, legitimasi, lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, perbandingan politik, dsb.

Terdapat banyak sekali sistem politik yang dikembangkan oleh negara negara di dunia antara lain: anarkisme,autoritarian, demokrasi, diktatorisme, fasisme, federalisme, feminisme, fundamentalisme keagamaan, globalisme, imperialisme, kapitalisme, komunisme, liberalisme, libertarianisme, marxisme, meritokrasi, monarki, nasionalisme, rasisme, sosialisme, theokrasi, totaliterisme, oligarki dsb.

DASAR PENGETAHUAN POLITIK

Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik.

Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional.

Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain:

politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles)
politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara
politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat
politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Dalam konteks memahami politik perlu dipahami beberapa kunci, antara lain: kekuasaan politik, legitimasi, sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses politik, dan juga tidak kalah pentingnya untuk mengetahui seluk beluk tentang partai politik.

mengubah pandangan politik pada remaja

Politik menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) berarti (pengetahuan) mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan, segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dsb) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain dan cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah).

Arus politik tak akan bisa terabaikan dari kondisi negara kita, karena politik
adalah bagian dari demokrasi rakyat. Politik yang bertujuan memakmurkan rakyat dan mengedepankan konstitusi, maka itulah yang perlu didukung oleh rakyat.

Pendidikan berpolitik bukanlah hanya milik orang yang menjadi anggota legislatif atau pengurus partai politik saja, tetapi semestinya bisa diketahui oleh semua rakyat Indonesia. Karena rakyat tak hanya cukup untuk mencoblos di waktu PEMILU (Pemilihan Umum) saja, tapi seyogyanya mereka benar-benar tahu tentang visi dan misi patai politik yang dipilih dan mereka juga tahu tentang politik tersebut.

Kita sudah merdeka 63 tahun lamanya, maka masyarakat kita perlu menjadi masyarakat yang pandai dan tak mudah tergiur oleh politik uang (money politic). Suara hati dari setiap rakyat akan sangat menentukan nasib bangsa di masa mendatang.

Politik juga bukan hanya milik orang tua, remaja yang sudah menginjak dewasa (17 tahun keatas) dalam hal ini juga sangat penting perannya. Para remaja juga semestinya tak ketinggalan informasi dalam dunia politik. Sosialisasi dari lembaga independen juga perlu untuk membekali mereka dalam masalah politik.

Suara dari kalangan remaja juga sangat banyak, dengan demikian akan sangat berpengaruh juga pada jalannya perpolitikan di negeri ini. Sehingga jangan sampai suara mereka tersalurkan pada calon-calon wakil rakyat yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan golongan.

Nampaknya hal ini realistis, karena mayoritas remaja di saat sekarang adalah kalangan pelajar, sehingga mereka akan lebih mudah menangkap informasi mengenai perkembangan zaman, dibandingkan dengan sosialisasi kepada orang-orang yang usianya sudah tua dan tak berpendidikan, yang mungkin akan lebih sulit bagi mereka untuk memahami perkembangan informasi mengenai politik di negara ini.

Politik tak selamanya buruk dan tak selamanya juga bersih dari kejelekan. Namun, baik dan buruknya citra politik di mata masyarakat akan sangat tergantung pada visi dan misi politik tersebut dan orang atau golongan yang mengendarainya.

Hemat saya, ketika para remaja bisa mengetahui politik dengan baik, maka diharapkan bisa memberikan kontribusi untuk negara dengan ikut berpartisipasi dalam PEMILU dan dan PILKADA dengan pilihan yang tepat serta nantinya akan menjadi bekal di masa yang akan datang untuk menjadi para kader politikus yang berakhlak mulia. Sehingga bisa menjadi contoh bagi masyarakat dan mereka benar-benar memperjuangkan aspirasi rakyat.

Politik Indonesia dan Kecerdasan Masyarakat

Apakah ada korelasi perkembangan politik Indonesia dengan kecerdasan masyarakat? Akan bermunculan jawaban dengan banyak sudut pandang… ? (sabar…. sabar.… jawabnya jangan pakai nafsu ya…)

Belajar… belajar… dan belajar…. Itulah kalimat yang harus diwujudkan oleh masyarakat Indonesia. Banyak media yang dapat membuat masyarakat Indonesia untuk mencerdaskan dirinya dalam memahami perkembangan dan perjalanan politik Indonesia yang notabene merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Apakah itu juga yang dipikirkan para pemimpin partai politik?? Tidak banyak para pemimpin partai politik yang serius memikirkan hal itu, contohnya: Satu dasawarsa perjalanan politik Indonesia, menghasilkan banyak cerita, mulai dari mnculnya politikus-politikus yang menamakan dirinya tokoh nasional, munculnya banyak partai politik dan munculnya orang-orang yang merasa dirinya paling benar ?.

Disadari atau tidak, pembangunan sebuah sistem negara-lah yang membuat masyarakat Indonesia banyak belajar dan memperkaya dirinya untuk lebih smart dalam memberikan argumentasi dan menentukan pilihannya, walaupun harus mengalami sebuah proses yang amat sulit. Terkadang banyak pimpinan partai politik memaksakan dirinya (sudah terlanjur malu kali yaa…alias kepalang basah..he…he..) menutup mata hati dan terus merencanakan strategi-strategi yang tetap dianggap jitu untuk dapat memperoleh simpatik masyarakat terhadap visi dan misi yang mereka tawarkan.

Satu hal yang mereka lupa, konsep mencerdaskan kehidupan bangsa sudah banyak dikumandangkan oleh kaum-kaum yang peduli terhadap kemajuan dan keutuhan Bangsa Indonesia (wah…kita termasuk kali ya… ?) artinya, masyarakat sangat menentukan dan memahami kemana arah kemajuan negara Indonesia ini tahun-tahun mendatang.

Banyak partai-partai besar (yang katanya tetap besar ternyata sudah kecil…..) berani nggak ya ngomong bahwa sekarang kita adalah partai yang kecil??. Pemilu yang lalu merupakan sebuah arah perubahan menuju sistem yang lebih baik…..optimis banget kayaknya nih….yang menariknya adalah, tidak satupun pengamat politik di berbagai media, yang berani memprediksi partai baru untuk menang di pemilu 2009 (pengamat juga bias kecolongan ya..).

Tanda-tanda yang terjadi diatas, merupakan bentuk nyata bermunculannya pemikiran dan pondasi yang kuat dari masyarakat Indonesia dengan tidak mudah untuk dipropokasi dan diiming-imingi, walaupun perjalanan panjang yang masih akan terus menyelimuti perpolotikan Indonesia. Senantiasa masyarakat akan tetap mengikuti dan berani mengambil keputusan yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan kesejahteraan masyarakat……amin.

Smart System Politik Indonesia

Belajar dari banyak hal, khususnya pemikiran-pemikiran pemimpin negara maju untuk membangun suatu konsep smart system yang dapat diterapkan pada pembelajaran politik di Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia sudah saatnya dipimpin oleh seorang yang berani bersikap dan mampu memperkuat suatu sistem politik dan secara tidak langsung memberikan contoh kepada negara lain tentang pembangunan sistem politik di Indonesia dan diikuti oleh penguatan sistem-sistem lainnya, seperti: hokum, ekonomi, sosial dan budaya.

Saat ini tidak hanya figur seorang pemimpin yang diinginkan dan direkomendasikan masyarakat untuk memimpin Indonesia kedepan. Memiliki nilai plus dan bermodalkan integritas, kepabilitas serta keseriusan menjadi kekuatan utama, selain visi dan misi.

Menurut pendapat saya, kekuatan diatas dapat menjadi kekokohan bagi fundamental berbagai sektor yang harus tumbuh secara sinergi, seperti sektor ekonomi, sektor sosial dan sektor lainnya. Hal penting yang harus dilakukan oleh para pemimpin untuk memimpin Indonesia kedepan adalah pemimpin yang harus memiliki mental siap kalah dan siap menang. Siap kalah menunjukkan komitmennya untuk mendukung, membantu pemikiran dan solusi arah pembangunan berbagai bidang. Siap menang berarti tidak lengah terhadap tugas dan tanggung jawab pencapaian dan peningkatan kinerja Indonesia kedepan. Sehingga smart system politik Indonesia dapat menjadi acuan pemimpin politik dan birokrasi di semua daerah yang tentunya sangat memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kinerja Indonesia di masa yang akan datang. Akankah ini tercapai dengan baik??

Konflik Kepentingan

Konflik kepentingan memang banyak terjadi dalam berbagai lapisan masyarakat, bisnis, lembaga dan pemerintah. Kalau melihat dari kaca mata bisnis, kita mengetahui banyaknya politisi yang berlatar belakang pengusaha, bagaimana upaya untuk meminimalisir konflik kepentingan tersebut ?

Kalau melihat dari kaca mata lembaga yang mewadahi olah raga di Indonesia, dari tahun ke tahun sudah bukan lagi rahasia umum, tentang suatu proses dalam pembinaan, kaderisasi dan organisasi. Apakah memang memerlukan undang-undang yang mengaturnya..) Sedikit-sedikit undang-undang…haruskah ?

Kalau kepentingan dipadu dengan perasaan gimana ya…) lucu juga kali… apa lagi melihat dari banyak kaca mata…mudah2an semua kepentingan tetap bermuara pada kesejahteraan masyarakat…amin.

Solusi Mencegah Konflik Politik

Tidak terasa, separuh tahun 2010 sudah terlampaui. Sebagian Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi atau kabupaten dan kota sudah selesai menyelenggarakan suksesi pimpinan kepala daerah. Sebagian dari KPU Kabupaten/Kota dan Provinsi berhasil menyelenggarakan dengan sukses dan damai. Namun, sebagian tidak selesai sesuai jadwal. Sebagian ada yang harus memundurkan jadwal penghitungan karena harus menyelesaikan proses di Mahkamah Agung.

Dari sebagian warna-warni proses politik lokal tersebut, yang sering muncul di media massa dan menjadi perhatian serius masyarakat adalah kerusuhan di beberapa daerah. Walaupun bisa jadi bukan gejala dominan, tapi setiap kerusuhan dalam proses Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) menjadi fokus berita. Tentu, media massa tidak bisa disalahkan dengan pemilihan angle berita tersebut karena media massa sudah ditakdirkan untuk menyajikan berita yang diperkirakan akan menjadi perhatian pembaca maupun penontonnya.

Toh, kalau tidak ada kerusuhan, media massa juga tidak akan mengarang-ngarang berita bahwa ada kerusuhan. Justru, media menyajikan fakta yang menarik, ternyata tidak semua orang yang diduga terlibat dalam kerusuhan tahu persoalan yang mereka ributkan. Sebagai contoh adalah kasus kerusuhan Pilkada Pasuruan Jawa Timur yang menyajikan fakta ternyata sebagian orang yang diduga terlibat tidak tahu siapa yang menyuruh mereka dan atas motif apa.

Berawal dari sinilah perlu penyadaran bahwa persoalan penyelenggaraan Pemilu tidak semata-semata bertolak dari kehebatan penyelenggaran maupun teknis administratifnya, tetapi juga melibatkan masyarakat pemilih. Seperti pertandingan Piala Dunia, kesukseskan hajatan Piala Dunia tidak semata kehebatan FIFA, panitia penyelenggara, tetapi juga sangat bersinggungan dengan kehebatan pemain dan penontonnya. Dan itu butuh proses dan pembinaan dari usia dini.

Dalam konteks politik dan Pemilu, sudah saatnya penumbuhan pemain dan penonton yang hebat itu dimulai. Salah satunya dengan pendidikan politik pemula. Apa itu pendidikan politik pemula? Penulis memaknai secara bebas sebagai proses pembelajaran mengenai hak-hak warga negara dan partisipasi politik dari usia dini.