Modernisasi Politik

Modernisasi Politik

PENDAHULUAN

Semakin pesatnya perkembangan teknologi dan pengetahuan maka globalisasi atau modernisasilah yang menjadi pakaian masyarakat diseluruh dunia. Modernisasi bukan saja mewabah dikalangan manusia namun dari segi ilmu pengetahuan bahkan perpolitikan juga mengalami perubahan yang drastis.

Modernisasi politik

Pembangunan politik sebagai bagian dari modernisasi senantiasa melibatkan ketegangan dan konflik secara terus menerus antara proses pembangunan dengan syarat-syarat agar system politik tetap pada keadaannya. Ketegangan maupun konflik tersebut merupakan sesuatu inheren dalam pembangunan, yang meliputi tuntutan akan persamaan, proses-proses diferensiasi serta kebutuhan akan kapasitas yang lebih besar.

Merupakan suatu hal yang biasa bahwa setiap perubahan-perubahan pada dimensi persamaan, diferensiasi dan kapasitas/kemampuan dalam pembangunan akan mempengaruhi budaya politik elite dan massa, perubahan (smooth) dimana elite maupun massa terakomodasi dalam budaya-budayanya. Hal ini menunjukkan dinamika modernisasi masyarakat. 

Krisis mulai terjadi apabila budaya elite atau massa atau keduanya, menyebabkan ketegangan-ketegangan yang inheren, misalnya antara dimensi kapasitas dengan dimensi persamaan yang semakin membesar dan sangat terlihat sebagai suatu ancaman utama pemerintah atau rakyat maupun kedua-duanya. 

Sejak tahun 1980-an, negara-negara berkembang di dunia terjadi kecenderungan disintegrasi maupun upaya untuk memajukan demokrasi untuk menghindari krisis disintegrasi. Upaya untuk mencegah disintegrasi bangsa akan lebih relevan dan actual melalui studi pembangunan politik, istilah lain dari pembangunan politik adalah pendidikan politik, pembaharuan politik, pengembangan politik, perubahan politik dan modernisasi politik.

Pakar politik Lucien W. Pye (Aspects of Political Development, pada Memajukan Demokrasi mencegah disintegrasi, sebuah wacana Pembangunan Politik oleh Nicolaus Budi Harjanto) memberikan dimensi/unsur dari pembangunan politik sebagai berikut :

 Pembagunan politik sebagai : pertambahan persamaan (equality) antara individu dalam hubungannya dengan system politik, pertambahan kemampuan (capacity) system politik dalam hubungannya dengan lingkungan, dan pertambahan pembedaan (differentiation and specialization) lembaga dan struktur di dalam system politik itu. Ketiga dimensi tersebut senantiasa ada pada “Dasar dan jantung proses pembangunan”.

Menurut Pye, dimensi persamaan (equality) dalam pembangunan politik berkaitan dengan Masalah partisipasi dan keterlibatan rakyat dalam Kegiatan-kegiatan politik, baik yang dimobilisir secara demokratis maupun totaliter. Dalam unsur/dimensi ini dituntut adanya pelaksanaan hukum secara universal, dimana semua orang harus taat kepada hokum yang sama, dan dituntut adanya kecakapan dan prestasi serta bukan pertimbangan-pertimbangan status berdasarkan suatu system sosial yang tradisional. Dalam proses pembangunan, dimensi ini berkaitan erat dengan budaya politik, legitimasi dan keterikatan pada system.

Sedangkan dimensi kapasitas (capacity) dimaksudkan sebagai kemampuan system politik yang dapat dilihat dari output yang dihasilkan dan besarnya pengaruh yang dapat diberikan kepada sistem-sistem lainnya seperti system sosial dan ekonomi. Dimensi ini berhubungan erat prestasi pemerintah yang memiliki wewenang resmi, yang mencerminkan besarnya ruang lingkup dan tingkat prestasi politik dan pemerintahan, efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan umum dan rasionalitas dalam administrasi serta orientasi kebijakan. 

Sedangkan dimensi diferensiasi dan spesialisasi (differentiation and specialization), menunjukkan adanya lembaga-lembaga pemerintahan dan struktur-strukturnya beserta fungsinya masing-masing, yang terdapat pada sistem politik. Dengan diferensiasi berarti bertambah pula pengkhususan atau spesialisasi fungsi dari beberapa peranan politik di dalam sistem. Di samping itu diferensiasi melibatkan pula Masalah integrasi proses-proses dan struktur-struktur yang rumit (Spesialisasi yang didasarkan pada perasaan integrasi keseluruhan).

Sedangkan menurut ahli politik Claude E. Welch (Studi perbandingan modernisasi Politik pada Memajukan Demokrasi mencegah disintegrasi, sebuah wacana Pembangunan Politik oleh Nicolaus Budi Harjanto) menggunakan istilah modernisasi politik dalam memahami pembangunan politik, dengan pemikiran modernisasi politik dalam memahami pembangunan politik, sebagai berikut :

Proses modernisasi politik memiliki tiga ciri Pokok yaitu : 

- Pertama, peningkatan pemusatan kekuasaan pada negara, bersamaan dengan melemahnya sumber-sumber wewenang kekuasaan tradisional; 

- Kedua, diferensiasi dan spesialisasi lembaga-lebaga politik; 

- Ketiga, peningkatan partisipasi rakyat dalam politik dan kesediaan individu-individu untuk mengidentifikasikan diri dengan sistem politik sebagai suatu keseluruhan. Jadi modernisasi politik pertama-tama menyangkut pengalihan secara dramatis Pusat wewenang kekuasaan.

Sistem politik yang telah di modernisasi akan menjadi rumit dan kompleks, karena modernisasi politik akan melipatgandakan volume, ruang lingkup dan efisiensi keputusan-keputusan resmi; lembaga pemerintahan harus mengembangkan tingkat diferensiasi struktural dan spesialisasi fungsional yang tinggi; sikap-sikap politik rakyat harus dirubah dan sifat partisipasi politik harus diganti. Jadi pola modernisasi politik yang teratur mensyaratkan adanya transformasi sikap-sikap yaitu perubahan secara dramatis praktek-praktek sosial dan politik tradisional ke arah modern.

Huntinton SP. (Tertib politik di dalam masyarakat yang sedang berubah pada Memajukan Demokrasi mencegah disintegrasi, sebuah wacana Pembangunan Politik oleh Nicolaus Budi Harjanto) melihat pembangunan politik sebagai suatu aspek dari adanya modernisasi. Aspek-aspek modernisasi politik tersebut dapat diringkas ke dalam tiga kategori utama, yaitu :

- Pertama, modernisasi politik melibatkan adanya rasionalisasi kekuasaan, pergantian sejumlah besar Pejabat-pejabat politik tradisional, etnis, keagamaan, kekeluargaan oleh kekuasaan nasional yang sekuler.

- Kedua, pembangunan politik melibatkan diferensiasi fungsi politik yang baru dan pengembangan struktur khusus sebagai pelaksana seluruh fungsi tersebut. Kewenangan khusu bidang hokum, militer, administrative dan ilmu pengetahuan bersifat mandiri dan terspesialisir namun terpisah dari dunia politik Hirarki administrasi menjadi lebih terperinci dan tegas, kompleks serta lebih disiplin. Jabatan dan kekuasaan didistribusikan dengan bersandar pada ukuran prestasi kerja bukan askripsi.

- Ketiga, pembangunan politik ditandai oleh peran serta politik seluruh lapisan masyarakat. Partisipasi politik ini ditandai dengan.meningkatnya kontrol/pengawasan masyarakat terhadap pemerintah/penguasa dan warga negara secara langsung terlibat dalam mempengaruhi pemerintahan.

Modernisasi politik secara alamiah dimaksudkan untuk mengubah masyarakat terbelakang menjadi maju. Sehingga masalah pokok yang timbul dari proses modernisasi politik adalah pergeseran masyarakat tradisional menuju masyarakat modern, sementara modernisasi politik dianggap aspek dan dampak politik modernisasi sosial, ekonomi dan budaya. 

Akibat modernisasi yang lainnya adalah adanya partisipasi di panggung politik yang berlangsung mulai dari pedesaan sampai kota-kota besar yang dimainkan oleh kelompok-kelompok sosial yang meliputi seluruh lapisan masyarakat dan mengembangkan pranata politik baru, seperti partai politik yan mengorganisir partisipasi politik tersebut.

Sedangkan Huntington SP (The change to change: modernization, development and politic pada Memajukan Demokrasi mencegah disintegrasi, sebuah wacana Pembangunan Politik oleh Nicolaus Budi Harjanto) membangun kerangka teori dan tesisnya tentang modernisasi, dengan memberikan ciri-ciri pokok modernisasi sebagai berikut:

- Pertama, modernisasi merupakan proses revolusioner. Hal ini merupakan konsekuensi langsung karena adanya masyarakat tradisionil dan modern yang berbeda dan kontradiktif satu sama lain, dan perubahan dari tradisional ke modernitas melibatkan masalah perubahan total dan radikal dalam pola-pola hidup manusia.

- Kedua, modernisasi merupakan proses yang rumit, karena melibatkan perubahan hampir di semua bidang pemikiran dan tingkah laku manusia serta sekurang-kurangnya terdiri dari unsur-unsur: industrialisasi, urbanisasi, mobilisasi sosial, diferensiasi, sekularisasi, perluasan media, peningkatan tingkat literasi dan perluasan partisipasi politik.

- Ketiga, modernisasi merupakan proses yang sistematis. Perubahan dalam satu bidang/aspek akan membawa perubahan atau setidaknya mempengaruhi bidang/aspek lain.

- Keempat, modernisasi adalah suatu proses global. Hal ini disebabkan adanya penyebaran gagasan-gagasan dan teknik-teknik modern dalam kehidupan di seluruh penjuru dunia.

- Kelima, modernisasi merupakan proses jangka panjang. Pada awal perubahan masyarakat tradisional memang terlihat revolusioner, tetapi proses modernisasi secara keseluruhan hanya mungkin terjadi dalam proses yang evolusioner dan memerlukan jangka waktu yang panjang.

- Keenam, modernisasi merupakan proses yang bertahap, yaitu mulai dari tahap tradisional menuju masyarakat modern.

- Ketujuh, modernisasi merupakan proses homogenitas. Dengan modernisasi akan terbentuk berbagai masyarakat dengan struktur dan tendensi yang serupa, karena modernisasi meliputi gerak menuju interdependensi antar masyarakat politik serta ke arah integrasi semua masyarakat.

- Kedelapan, modernisasi merupakan proses yang selalu bergerak ke depan. Meskipun pada beberapa kasus ada kemungkinan berhenti atau mundur sementara, tetapi proses modernisasi tidak dapat dihentikan.

- Kesembilan, modernisasi merupakan proses progresif. Dalam jangka panjang modernisasi meningkatkan kesejahteraan manusia, baik kultural maupun material.