POLITIK ANGGARAN

                                                              POLITIK ANGGARAN

 Indonesia adalah sebuah negara besar yang luas daratannya
1,937 juta km2, terdiri dari 18.108 pulau dan lautan Zona
Ekonomi Eklusif yang mencapai 2,7 juta km2 dengan
jumlah penduduk mencapai 210 juta orang. Sebagai
negara berpenduduk terbesar keempat di dunia, idealnya
kondisi kesejahteraan rakyat Indonesia seharusnya tidak
terlalu jauh dari China, India atau Amerika Serikat. Tetapi
kenyataannya, Indonesia menurut laporan Bank Dunia memiliki jumlah rakyat miskin
hingga mencapai 49 persen atau sekitar 108,78 juta dengan pendapatan kurang dari
2 dolar AS atau 19 ribu rupiah perhari. Wajar saja terjadi polemik ketika pemerintah
mengumumkan terjadinya penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 2,13 juta
orang dalam satu tahun yang semula 39,30 juta di tahun 2006 menjadi 37,17 juta pada
tahun 2007, karena dalam pandangan banyak pengamat, fakta sosial yang muncul
justru kebalikannya, semakin hari kemiskinan dalam masyarakat semakin tinggi.
Belajar dari pengalaman selama ini sudah tepatlah Pemerintah sekarang
mengangkat Tema Pembangunan 2008 pada tahun keempat Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
untuk Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran. Politik Anggaran inilah
sebenarnya yang diharapkan rakyat, karena penjabarannya secara konkrit diarahkan
pada prioritas program yang mengarah pada upaya mengatasi problem terbesar
bangsa sebagaimana amanah Konstitusi. Pemerintah akan memfokuskan pada
pembangunan infra struktur yang akan dialokasikan di Departemen Perhubungan
setelah Departemen Pendidikan Nasional yang menempat peringkat pertama
anggaran terbesar APBN Tahun 2008.
Penempatan anggaran terbesar bidang pendidikan sangat beralasan karena
tuntutan yang berkembang dalam masyarakat harus menjadi komitmen semua
pihak untuk melaksanakannya. Begitu juga Pemerintah berkeyakinan bahwa salah
satu cara untuk menekan kemiskinan dan pengangguran adalah membangun
infrastruktur secepatnya dan meningkatkan jaminan kesehatan. Kenaikan anggaran
yang hampir 2 kali lipat senilai 397,76 triliun rupiah pada tahun 2005 dan bertambah
menjadi 763,57 triliun rupiah pada tahun 2007 seharusnya diimbangi dengan adanya
peningkatan secara signifikan terhadap kesejahteraan rakyat. Kenyataannya berbicara
lain, peningkatan jumlah anggaran justru hanya menambah belanja pusat, dan
kurang memperhatikan kepentingan daerah yang sejatinya sebagian besar rakyat
Indonesia berada di daerah. Belum lagi persoalan yang menyangkut perilaku birokrat,
inefisiensi, kekurang efektifan pelaksanaan program, tingkat kebocoran yang tinggi,
meningkatnya jumlah pinjaman luar negeri, defisit anggaran yang terus membesar,
rencana anggaran pendapatan yang tidak mencapai target, terus berkurangnya asset
negara dan berbagai masalah lainnya yang semakin menjauhkan kebijakan Politik
Anggaran berpihak pada rakyat.
Karena itu komitmen Kabinet Indonesia Bersatu menginjak tahun keempat
pemerintahannya, seyogyanya jangan hanya menjadi komoditas politik dalam rangka
kepentingan politik Pemilu Presiden Tahun 2009. Namun harus menjadi tekad
nyata pemerintah untuk bisa membuktikan keberhasilannya. Karena bisa dipastikan
seandainya program kerja tersebut bisa diwujudkan, maka tujuan negara sebagaimana
yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, bukanlah impian belaka.