pengertian politik hukum pidana

Politik hukum pidana mencakup tindakkan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai tersebut didalam kenyataan. Politik hukum pidana merupakan pemilihan terhadap nilai-nilai untuk mencegah terjadinya delikuensi dan kejahatan. Dibawah ini ada beberapa definisi yang akan disampaikan oleh beberapa ahli : 1. Satjipto Rahardjo Politik Hukum adalah aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara – cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat. 2. Padmo Wahjono disetir oleh Kotam Y. Stefanus Politik Hukum...

SIFAT POLITIK HUKUM

Menurut Bagi Manan , seperti yang dikutip oleh Kotan Y. Stefanus dalam bukunya yang berjudul “ Perkembangan Kekuasaan Pemerintahan Negara ” bahwa Politik Hukum terdiri dari Politik Hukum yang bersifat tetap ( permanen ) Berkaitan dengan sikap hukum yang akan selalu menjadi dasar kebijaksanaan pembentukan dan penegakkan hukum. Bagi bangsa Indonesia , Politik Hukum tetap antara lain : i.      Terdapat satu sistem hukum yaitu Sistem Hukum Nasional. Setelah 17 Agustus 1945, maka politik hukum yang berlaku adalah politik...

definisi apa itu POLITIK HUKUM

Dibawah ini ada beberapa definisi yang akan disampaikan oleh beberapa ahli : Satjipto Rahardjo Politik Hukum adalah aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara – cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat. Padmo Wahjono disetir oleh Kotam Y. Stefanus Politik Hukum adalah kebijaksanaan penyelenggara Negara tentang apa yang dijadikan criteria untuk menghukumkan sesuatu ( menjadikan sesuatu sebagai Hukum ). Kebijaksanaan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum dan penerapannya. L....

Penerapan Politik Etis & Relevansinya di Era Ke-kinian

Permulaan abad ke-20 ada trend baru pada kebijakan penjajahan, dorongan pada “balas budi”-nya negara penjajah pada negara jajahan melahirkan kebijakan yang dinamakan “politik etis”. Ricklefs mengungkapkan jika politik etis itu akarnya merupakan dorongan pada masalah kemanusiaan sekaligus keuntungan ekonomi. Penjelasan lanjut mengenai keterhubungan antara masalah kemanusiaan dan keuntungan ekonomi bisa dilihat bagaimana investasi Belanda maupun internasional di Indonesia dalam mengekplorasi bahan-bahan mentah membutuhkan tenaga-tenaga kerja...

5 Tokoh Belanda yang Mewarnai Politik Etis

Politik Etis atau Politik Balas Budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa. Keberadaan Politik Etis di Hindia Belanda ketika itu, setidaknya diwarnai oleh sosok-sosok mereka, baik sebagai inisiator, fasilitator, eksekutor maupun kritikus dari kebijaksanaan tersebut. Berikut adalah 5 tokoh Belanda yang...

POLITIK ETIS MASA PENJAJAHAN BELANDA DI INDONESIA

Latar belakang Belanda datang ke IndonesiaTahun 1580 Spanyol menyatukan portugis. Akibatnya Lisabon (Portugis) ditutup untuk pedagang Belanda oleh Spanyol karena Belanda-Spanyol terlibat perang 80 tahun. Akibatnya Belanda mencari tempat berdagang baru di Hindia Timur. Belanda datang ke Indonesa dibawah pimpinan Cornelius de Houthman 1596 di Banten.Terbentuknya VOCTahun 1602 atas prakarsa Pangeran Maurits dan Barnevelt menyatukan kongsi dagang Belanda yang ada di Indonesia menjadi Veerenigde Oost Indische Compagnie (VOC). VOC bertahan hampir...

Politik Etis dan Kondisi Umum Indonesia pada Awal Abad ke-20 (1)

Diterapkannya Politik Etis (Etische Politiek) di awal abad ke- 20 M sering dianggap sebagai awal pangkal kondisi yang membukakan kesadaran berbangsa bagi rakyat Indonesia. Politik Etis kolonial Belanda ini awalnya tatkala dirumuskan menimbulkan sikap pro dan kontra, baik di kalangan para intelektual, politisi dan rohaniawan (kalangan gereja) di Belanda. Ada sebagian yang menentang (dalam kadar yang cukup keras) di Parlemen Belanda, namun di lain pihak ada yang mendukung program ini yang mereka anggap sebagai sesuatu yang ‘manusiawi’ atau...

Politik Etis

Politik Etis atau Politik Balas Budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa. Munculnya kaum Etis yang di pelopori oleh Pieter Brooshooft (wartawan Koran De Locomotief) dan C.Th. van Deventer (politikus) ternyata membuka mata pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan nasib para pribumi yang terbelakang. Pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina yang baru naik tahta menegaskan dalam pidato pembukaan...

JENIS – JENIS PARTISIPASI POLITIK

Partisipasi politik sangat terkait erat dengan seberapa jauh demokrasi diterapkan dalam pemerintahan. Negara yang telah stabil demokrasinya, maka biasanya tingkat partisipasi politik warganya sangat stabil, tidak fluktuatif. Negara yang otoriter kerap memakai kekerasan untuk memberangus setiap prakarsa dan partisipasi warganya. Karenanya, alih-alih bentuk dan kuantitas partisipasi meningkat, yang terjadi warga tak punya keleluasaan untuk otonom dari jari-jemari kekuasaan dan tak ada partisipasi sama sekali dalam pemerintahan yang otoriter....

METODE SOSIALISASI POLITIK

1. Imitasi Peniruan terhadap tingkah laku individu-individu lain. Imitasi penting dalam sosialisasi masa kanak-kanak. Pada remaja dan dewasa, imitasi lebih banyakbercampur dengan kedua mekanisme lainnya, sehingga satu derajat peniruannya terdapat pula pada instruksi mupun motivasi. 2. Instruksi Peristiwa penjelasan diri seseornag dengan sengaja dapat ditempatkan dalam suatu situasi yang intruktif sifatnya. 3. Motivasi Sebagaimana dijelaskan Le Vine merupakan tingkah laku yang tepat yang cocok yang dipelajari melalui proses coba-coba...

PENTINGNYA SOSIALISASI POLITIK DALAM PENGEMBANGAN BUDAYA POLITIK

Kehidupan manusia di dalam masyarakat, memiliki peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial, senantiasa akan berinteraksi dengan manusia lain dalam upaya mewujudkan kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia tidak cukup yang bersifat dasar, seperti makan, minum, biologis, pakaian dan papan (rumah). Lebih dari itu, juga mencakup kebutuhan akan pengakuan eksistensi diri dan penghargaan dari orang lain dalam bentuk pujian, pemberian upah kerja, status sebagai anggota masyarakat, anggota...

Beberapa pengertian mengenai Partai Politik

Carl J. Friedrich: Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasan pemerintah bagi pemimpin Partainya, dan berdasarkan penguasan ini memberikan kepada anggota Partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materil. R.H. Soltou: Partai Politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyaknya terorganisir, yang bertindak sebagai satukesatuan politik, yang dengan memanfaatkan kekuasan memilih, bertujuan menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum...

Fungsi Partai Politik

Seperti yang kita ketahui bahwa parta politik merupakan wadah untuk menuangkan aspirasi rakyat untuk di kembangkan lebih lanjut lagi. Selain itu fungsinya juga mencari dan mempertahakan kekuasaan guna mewujudkan program-program parpol tersebut untuk dicapai tujuannyasatu persatu sesuai dengan ideologi tertentu. Fungsi-fungsi tersebut sudah mulai dijalankan sesuai dengan kaedahnya, namun ada beberapa yang tidak sesuai dengan koridornya masing-masing. Seperti yang kita ketahui tidak semua masyarakat awam mengetahui...

PERAN PARTAI POLITIK

Oleh Masad Masrur Sistem politik Indonesia telah menempatkan Partai Politik sebagai pilar utama penyangga demokrasi. Artinya, tak ada demokrasi tanpa Partai Politik. Karena begitu pentingnya peran Partai Politik, maka sudah selayaknya jika diperlukan sebuah peraturan perundang-undangan mengenai Partai Politik. Peraturan perundang-undangan ini diharapkan mampu menjamin pertumbuhan Partai Politik yang baik, sehat, efektif dan fungsional. Dengan kondisi Partai Politik yang sehat dan fungsional, maka memungkinkan untuk melaksanakan rekrutmen...

Tentang Direktori Partai Politik Indonesia

InfoPartai adalah situs direktori partai politik yang ada di seluruh Indonesia, yang disajikan dalam bentuk searchable database. Di samping itu InfoPartai juga menyajikan berita-berita politik yang aktual serta arsip undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan politik, pemilu, pilkada dan partai politik secara umum. Harapan kami, InfoPartai akan menjadi sumber yang lengkap bagi para pengunjung yang mencari informasi dan data tentang partai-partai politik yang ada di Indonesia saat ini. Pemilu 2009 Pemilu Legislatif 2009...

Daftar partai politik di Indonesia

Berikut adalah daftar partai politik (parpol) di Indonesia, disusun berdasarkan keikutsertaannya dalam pemilihan umum. Daftar isi  [sembunyikan]  1 Pemilu 1955 2 Pemilu 1971 3 Pemilu 1977-1997 4 Pemilu 1999 5 Pemilu 2004 6 Pemilu 2009 6.1 Partai politik nasional 6.2 Partai politik lokal Aceh 7 Referensi 8 Lihat pula 9 Pranala lu...

Partai politik

Sebuah partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik - (biasanya) dengan cara konstitusionil - untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. [1][2] Partai politik adalah sarana politik yang menjembatani elit-elit politik dalam upaya mencapai kekuasaan...

MEMPELAJARI PERKEMBANGAN POLITIK INDONESIA MELALUI PENDEKATAN KEBUDAYAAN POLITIK

Budaya yang berasal dari kata ‘buddhayah’ yang berarti akal, atau dapat juga didefinisikan secara terpisah yaitu dengan dua buah kata ‘budi’ dan ‘daya’ yang apabila digabungkan menghasilkan sintesa arti mendayakan budi, atau menggunakan akal budi tersebut. Bila melihat budaya dalam konteks politik hal ini menyangkut dengan sistem politik yang dianut suatu negara beserta segala unsur (pola bersikap & pola bertingkah laku) yang terdapat didalamnya.             Sikap & tingkah...